Warga Yogyakarta Lakukan Aksi Cap Jempol Darah

Liputan6.com, Bantul: Warga Bantul, Yogyakarta, melakukan aksi cap jempol darah, baru-baru ini. Aksi itu sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah terkait draf Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang diajukan ke DPR.

Darah yang diteteskan warga dibiarkan menempel di sehelai kain putih. Ini sebagai pertanda perlawanan rakyat Yogyakarta terhadap sikap keras pemerintah. Mereka berharap pemerintah bisa membuka mata dengan menerima usulan rakyat Yogyakarta soal penetapan jabatan gubernur/wagub.

Rakyat merasa aspirasinya tak didengar pemerintah pusat. Dengan tetesan darah, mereka berharap nurani para pemimpin bisa terketuk dan tak menganggap aspirasi tersebut sebagai main-main.

Bagi rakyat Yogyakarta, setetes darah yang keluar dari ujung jari tidaklah seberapa jika dibanding dengan kesiapan mereka mempertahankan status Keistimewaan Yogyakarta. Saat ini warga hanya bisa menunggu respons pemerintah terhadap aspirasi yang mereka sampaikan.(ULF)

sumber: http://id.news.yahoo.com/lptn/20101221/tid-warga-yogyakarta-lakukan-aksi-cap-je-e390447.html 

Analisa:

Pertama-tama, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengapa status Keistimewaan Yogyakarta akan dicabut? alasannya adalah adanya penilaian bahwa Keraton Kesultanan Yogyakarta sebagai bentuk monarki. Sistem bentuk monarki merupakan bentuk pemerintahan yang tertua; setiap pemerintahan yang didalamnya menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau seseorang, tanpa melihat pada sumber sifat – sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya maka itulah monarki. Pendapat lain menegaskan, monarki merupakan kehendak atau keputusan seseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkara didalam pemerintahan. Kita juga tidak mengetahui mengapa baru sekarang SBY mengeluarkan perintah agar status tersebut dicabut. Dengan terjadinya hal ini, membuat berbagai kalangan masyarakat memilki asumsi yang salah satunya adalah adanya masalah pribadi diantara SBY dan Sultan Hamengku Buwono X. Mereka ada yang menyatakan bahwa mereka berdua tidak sejalan didalam pemerintahan.

Namun menurut saya, selama tidak terjadi pemberontakan dari DIY, status keistimewaaan pada daerah tersebut tidak perlu dicabut. Hanya saja kedua belah pihak yakni Presiden dengan Sultan harus membicarakan secara baik-baik dan juga mengeluarkan suatu surat perjanjian yang berisikan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh seluruh rakyat Yogyakarta sehingga sebelum terjadi suatu masalah seperti pemberontakan, pemerintah sudah mencegahnya terlebih dahulu. Hal ini tentu mencegah terjadinya perpecahan di negara Indonesia.

Mengenai tindak anarkis dari rakyat Yogyakarta yang melakukan aksi cap jempol darah, hal ini seharusnya tidak terjadi. Namun perlu dimaklumi juga karena seperti yang kita ketahui bahwa emosi rakyat Yogyakarta terpicu mungkin karena mereka juga sedang sedih dan kalut mengingat bencana yang sedang menimpa mereka pula. Seperti pepatah "Sudah jatuh tertimpa tangga pula" . Yang lebih mereka butuhkan adalah uluran tangan dari pemerintah dalam memberikan pertolongan pada mereka, bukannya malah masalah baru yang harus membuat mereka berpikir lebih keras untuk mempertahankan status keistimewaaan yang dimiliki Yogyakarta sejak dulu.