Suara Warga
Kapolri Siapa Sih?
Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
Kamis, 16 September 2010 | 14:51 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Sosok calon Kepala Kepolisian Negara RI yang akan menggantikan Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri masih menjadi sebuah penantian. Namun, pembicaraan mengenai sosok penggantinya menjadi perbincangan hangat.
Maklum saja, jabatan ini termasuk jabatan bergengsi. Sejumlah nama, seperti Imam Sudjarwo, Nanan Sukarna, dan Oegroseno, disebut-sebut menjadi kandidat kuat. Siapa sosok yang dianggap masyarakat pantas memimpin Polri?
Ternyata, nama-nama yang dijagokan itu tak cukup familiar di kalangan masyarakat awam. Bahkan, ada pula yang tak tahu siapa Kapolri saat ini. "Ah, saya enggak tahu siapa, Mbak. Nama Kapolri juga saya enggak tahu, ha-ha-ha," kata Winarno, tukang ojek yang ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (16/9/2010).
Nah lho, sosok Kapolri saja tak cukup dikenal di tengah masyarakat. "Saya cuma tahunya Polri pas teroris itu sama cicak buaya. Tetapi, saya enggak tahu masalahnya apa. Kalo ngapalin namanya enggak sanggup. Banyak banget pejabatnya," kata Winarno, saat ditanya soal sosok Kapolri.
Ketika disampaikan bahwa akan ada pergantian Kapolri, Winarno pun manggut-manggut. Lantas, apa harapan Winarno terhadap calon Kapolri baru? "Buat saya, siapa aja mau jadi Kapolri terserah deh. Yang penting negara aman, damai, dan tenteram, cukup," jawab bapak tiga anak ini lugas.
Ia juga berharap, di bawah kepemimpinan Kapolri baru, aparat kepolisian di lapangan lebih terarah. Menurut dia, tak jarang masih terlihat arogansi oknum anggota kepolisian saat melakukan tugas di jalanan. "Saya suka kesel kalo tiba-tiba ada pemeriksaan dadakan. Kalo surat lengkap, dicari-cari kesalahan. Keluar juga Rp 20.000. Buat saya, itu kan jumlah yang besar," ujarnya.
Analisa saya:
Jadi, tahukah Anda? Menurut saya, kebanyakan dari kita tidak mementingkan siapa yang menjabat, tetapi yang kita harapkan adalah kualitas beliau dalam menjabati jabatan penting tersebut karena tugas seorang Kapolri itu adalah melayani, melindungi, serta mengayomi negara Republik Indonesia agar selalu aman, damai, dan sejahtera.
Mari kita melihat kembali kasus yang terjadi, mengapa Kapolri RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri akan diganti?
Dalam dua bulan pertama masa jabatannya, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri membuat gebrakan yang cukup menyedot perhatian publik: operasi pemberantasan preman dan menindak delapan perwira tinggi Polri. Namun kemisteriusan terjadi, keberadaan Kapolri sama sekali tidak diketahui semua pihak, bermula saat pelantikan sejumlah pejabat baru di lingkungan Polri hendak dimulai. Sehingga acara yang sudah dipersiapkan lama itu ditunda. Pihak Mabes Polri beralasan, Kapolri dipanggil presiden. Tetapi anehnya, pihak Istana membantah. Wah apa yang terjadi? Siapa yang dapat kita percayai ? Mabes Polri atau pihak Istana? Sungguh membingungkan...
Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri itu menghilang pada saat Presiden akan melantik beberapa pejabat baru untuk menggantikan yang lama. Sungguh sangat aneh, untuk apa Beliau menghilang tanpa alasan yang jelas, ntah sakit ataupun tugas ke luar kota, yang seharusnya SBY sebagai presiden harus tau kemana kaki tangannya pergi, ini malah mengaku tidak tahu sama sekali. Hingga hari ini (17 September 2010) kasus ini belum terungkap.
Jadi, menurut pendapat saya:
1. Seharusnya Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri segera muncul ke publik, menjelaskan kemana Ia pergi selama ini dan apa alasannya menghilang begitu saja. Seorang Kapolri harus mampu mempertanggungjawabkan apapun yang telah dilakukannya. Selama ini Ia telah menjalankan tugas mengamankan negeri, menangkap pihak2 yang tidak benar dalam menjalankan hukum RI, jadi apabila Ia berada pada posisi benar, mengapa harus sembunyi?
2. Sebagai Presiden RI, SBY harus tegas. Salah satu caranya dengan memberi peringatan kepada Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danur, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak muncul maka sanksi apa yang akan didapatkan. Menurut saya, seorang pemimpin negara berhak melakukan hal tersebut demi keamanan negeri Indonesia. Bagaimana keamanan dapat berjalan dengan baik, jika Kepala Polri nya hilang entah kemana? Siapa yang memiliki tanggung jawab menggantikan posisinya ketika Ia tidak ada? sebab tidak sembarangan orang dapat mewakili beliau memberi keputusan, hanya Presiden yang berhak. Namun, secara logika, perlukah seorang Presiden selalu turun tangan langsung dalam mengayomi masyarakatnya? Tentu tidak bukan?
Apa yang akan terjadi selanjutnya, kita tunggu berita terbarunya dan akan kita bahas di postingan selanjutnya..